Ijtihad

Salahkah berdakwah dengan cara yang jujur?

Posted on Updated on

Dalam berdakwah, hampir tak pernah aku mengatakan “Menurut Allah SWT, …” atau pun “Menurut Rasulullah SAW, …” Sebab, aku hanya berusaha jujur. Sejujurnya, aku tidak tahu pasti apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya dan oleh Rasulullah dalam sabda beliau. (Lihat artikel “Pencari Kebenaran Agama Yang Jujur” dan “Mampukah kita memahami Al-Qur’an (dan kitab lainnya)?“) Oleh karena itu, aku biasanya mengatakan, “Menurut saya, …” Salahkah berdakwah dengan cara jujur begini?

Gunakan akal untuk memahami Al-Qur’an!

Posted on Updated on

Front of the Quran
Image via Wikipedia

Seorang misterius berteriak kepadaku, “… JANGAN GUNAKAN AKAL ANDA, KARENA AL QUR’AN TIDAK BISA SEMBARANGAN DAN DIJELASKAN SECARA SEPOTONG SEPOTONG”. Nah, apa tanggapan Anda kalau diminta tidak menggunakan akal?

Tanggapan M Shodiq Mustika:

Justru supaya Al-Qur’an bisa dipahami seutuh-utuhnya, bukan sepotong-sepotong, maka penggunaan akal sehat itu diperlukan. Bahkan, Allah SWT menyampaikan firman-Nya hanya kepada orang-orang yang berakal. Sebab, orang yang berakal sehat sajalah yang dapat memahami diin-Nya. Allah berfirman, “… Dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang berakal [sehat].” (Q.S. Shad 37 : 43).

Baca entri selengkapnya »

Amal manakah yang lebih utama: membaca Al-Qur’an ataukah membaca terjemahan Al-Qur’an?

Posted on Updated on

Kemarin, aku mendapat hikmah bahwa terjemahan Al-Qur’an tidaklah identik dengan Al-Qur’an itu sendiri. Terjemahan Al-Qur’an tidak bisa disamakan dengan Al-Qur’an. Karena itu, “Jangan Hanya Memahami Al Qur’an dari Terjemahan.” Selain itu, aku juga mendapat pelajaran bahwa pahala membaca terjemahan Al-Qur’an tidaklah sama dengan pahala membaca Al-Qur’an. Pertanyaan kita sekarang: Amal manakah yang lebih utama: membaca Al-Qur’an ataukah membaca terjemahan Al-Qur’an?

Baca entri selengkapnya »

Aneh! Ngakunya muslim, tapi tidak beriman kepada Al-Qur’an!

Posted on Updated on

Benarkah kita beriman kepada Al-Qur’an dan bukan kepada terjemah/tafsirnya? Ini saja pertanyaanku. Berdasarkan saran mas agor, kata-kataku di bawah ini kucabut dan mohon dianggap tidak ada!

Baca entri selengkapnya »

Aneh! Aku Diminta “Kembali ke Alquran” Supaya Murtad!

Posted on Updated on

Orang-orang muslim yang berusaha agar aku tidak murtad menyarankan diriku agar “kembali ke Al-Qur’an dan Al-Hadits”. Mereka yakin bahwa bila aku sungguh-sungguh mendalami Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka akan aku temukan kesempurnaan Islam. Anehnya, orang-orang nonmuslim yang berusaha memurtadkan aku ternyata memberi saran yang sama persis, yaitu “kembali ke Al-Qur’an dan Al-Hadits”. Mereka yakin bahwa bila aku sungguh-sungguh mendalami Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka akan aku temukan kesesatan Islam. Jadi, manakah yang benar diantara kedua pandangan yang bertolak belakang ini?

Seandainya aku “kembali ke Al-Qur’an dan Al-Hadits” dengan cara menelannya mentah-mentah, terutama dualismenya, maka aku akan menjadi muslim yang “berkepribadian ganda” (yang baik dan sekaligus yang jahat) seperti “muslim” teroris atau justru akan menjadi murtad seperti Ali Sina karena memuntahkan kembali sesuatu yang tadinya ditelan mentah-mentah dalam rangka “menjadi orang yang baik sepenuhnya”. … Read More

via Mau Murtad?

Manakah Islam yang sebenarnya?

Posted on Updated on

Di sini Islam, di sana Islam, di mana-mana ada Islam. Tapi, manakah pengertian Islam yang benar? Manakah Islam yang sebenarnya?

Ali Sina mengatakan, “Pelajarilah Alquran, [maka] kamu akan tahu Islam yang sebenarnya!” Benarkah begitu?

Tunggu dulu! Perhatikanlah bahwa mempelajari buku apa pun, tidak hanya Al-Qur’an, akan menghasilkan pengertian yang berlainan di antara orang yang berbeda. Bahkan, pengertian yang diperoleh itu bisa berlawanan.

Baca entri selengkapnya »

Ketika Ariel Peterpan mengaku…

Posted on Updated on

Heboh Skandal Video Porno ‘Luna Maya’ | pornografi | selebritis | gosip artis | dosa zina | dosa menuduh zina | hukum negara | hukum agama | islam | Luna Maya & Ariel Peterpan | gosip artis populer | selebritis idola | Ariel Peterpan | heboh video porno mirip Ariel Peterpan – Cut Tari | video mesum mirip Ariel – Luna Maya | Pengakuan Ariel Peterpan mengenai video porno mesum mirip dirinya

Baca entri selengkapnya »

Sudahkah kita mendalami Islam, khususnya mengenai pra-nikah?

Posted on Updated on

Saya mau tanya bagaimana cara mencari seorang pendamping hidup yang soleh? dulu saya pernah punya pacar, tapi setelah saya lebih mendalami tentang Islam saya jadi tau bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, dan sudah 4 tahun saya tidak punya pacar dan usia saya sudah 21 tahun. ibu saya selalu bertanya mana pacarnya? terkadang saya sedih kalau ditanya seperti itu, dan kalaupun saya punya pacar saya takut akan berbuat zina. bagaimana solusinya?

Jawaban M Shodiq Mustika:

Benarkah kamu “lebih mendalami tentang Islam”? Maaf, aku meragukan pernyataanmu. Sebab, orang yang benar-benar sudah mendalami Islam tentu akan menyadari betapa dia belum banyak tahu tentang Islam. Lain halnya dengan orang yang baru mempelajari Islam sebatas “kulit”-nya saja. Ia mengira sudah tahu, padahal banyak hal yang belum diketahuinya.

Pernyataanmu bahwa kamu “jadi tau bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya pacaran” itu menunjukkan bahwa kamu belum memahami ilmu ushul fiqih. Kamu tampaknya belum tahu bahwa menurut kaidah dari ushul fiqih, semua hubungan antarmanusia (termasuk pacaran) itu boleh, kecuali yang terlarang secara qath’i. (Dalam kaitannya dengan pacaran, yang terlarang secara qath’i adalah mendekati zina. Jadi, selama tidak mendekati zina, pacaran itu tidak terlarang.)

Kalau sekarang kamu mau mengakui bahwa kamu belum begitu mendalami ajaran Islam tentang pranikah, sehingga mau mempelajarinya lagi dan lagi, aku persilakan dirimu menyimak “konsep mencari jodoh secara islami” dan postingan-postingan di sini yang ber-tag “pacaran islami”: http://muhshodiq.wordpress.com/tag/pacaran-islami/

Muhammadiyah: Hukum nikah sirri HARAM

Posted on Updated on

FATWA TARJIH: HUKUM NIKAH SIRRI

Pertanyaan dari:

Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan,

disampaikan lisan pada sidang Tarjih

(disidangkan pada: Jum’at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M)

Pertanyaan:

Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini?

[Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih]

Jawaban:

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan  terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i’lanun-nikah dalam bentuk walimatul-‘ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

      1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama dan kepercayaannya itu.
      2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

  1. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
  3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

  1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam  wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
  2. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di‘ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-‘ursy. Nabi saw bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ [رواه ابن ماجة عن عائشة

Artinya: Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana [HR. Ibnu Majah dari ‘Aisyah].

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

Artinya: Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing [HR. al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ اْلأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ اْلأَزْمَانِ.

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تَغَيُّرُ اْلفَتْوَى وَاخْتِلاَفُهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ اْلأَزْمِنَةِ وَاْلأَمْكِنَةِ وَاْلأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَاْلعَوَائِدِ.

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat [I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya … .

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21:

yوَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

تََصَرُّفُ اْلاِمَامُ عَلىَ الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah “mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”.

Wallahu a’lam bish-shawab. *sp)

=====

Artikel Terkait:

Poligami, Nikah Siri, dan Kawin Kontrak itu Kriminal (pelaku & pendukungnya bisa dipenjara)

Berdosakah menyukai sesama jenis?

Posted on Updated on

saya laki2 berusia 22 th, saya ingin bertAnya apakah yang saya lakukan ini dosa atau tidak, selama ini saya meraskan bahwaa saya cenderung menyukai sesama jenis, saya pernah bercumbu dengan lakilaki, tapi saya sangat menghormati wanita dan memuliakannya, saya bingung harus bagaimana? sementara rasa itu terus ada dan semakin menjadi jadi dalam diri saya, saya minta tolong bagaimana saya haruis menjalani kehidupoan saya ini, perasasan ini (suka sesama jenis) sudah ada sejak saya masih kecil, terlebih dahulu saya pernah menjadi korban perkosaan oleh laki-laki juga.

Tanggapan M Shodiq Mustika: Baca entri selengkapnya »