Haramkah menikahi orang pajak?

Posted on Updated on

sy mau bertanya mengenai hukum pajak yang sekarang dalam islam. sy adalah seseorang yang bekerja di kantor pajak,,sy sangat2 heran dan tidak habis pikir kepada beberapa umat atau golongan yang mengharamkan pajak dan tidak memperbolehkan untuk menikahi orang pajak. sy tahu ada dalil2 yg menyebutkan bahwa pajak itu haram,tetapi apakah sama konteks pajak pada waktu itu dengan sekarang???apakah sy selaku orang muslim yg punya niat untuk mensejahterakan rakyat lewat penerimaan pajak dianggap haram untuk dinikahi???trus dimanakah hak sy sebagai seorang muslim apabila sudah di “judge” seperti itu??

sebelumnya sy minta maaf kepada golongan2 yg menganggap bahwa pajak itu haram karena selama mereka hidup di indonesia mereka telah hidup dibiayai dengan uang2 haram,,tp kenapa mereka g konsisten dengan meninggalkan negeri ini saja???indonesia masih belum bisa hidup dengan sumber kekayaannya,jadi 80% penerimaan APBN itu dari pajak. MasyaALLAH sekali ada golongan2 yang mengatakan bahwa kami pegawai pajak haram dinikahi,padahal niat tulus kami untuk mengejar target penerimaan sangatlah besar dan itu juga demi saudara2 qt muslim di indonesia.

sy juga punya cerita yang sangat menyedihkan,,sy mau mendekati seorang gadis yang sudah lama sy idam2 kan tetapi hanya karena sy bekerja di pajak dan dari ustadznya tidak memperbolehkannya untuk menikahi orang pajak sehingga diurungkan sajalah niatnya. betapa sakitnya hati ini seolah2 seorang muslim seperti saya haram untuk hidup dan menyanding seorang gadis pujaan.

terimakasih atas jawabannya

Jawaban M Shodiq Mustika:

Dikabarkan, “Penerapan Pajak Syariah di Negara Muslim Beragam.” Negara-negara muslim memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap pemberlakuan pajak bagi perbankan syariah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan pajak pada perbankan syariah sangat tergantung pada kondisi ekonomi negara bersangkutan. Menurut Menkeu, negara-negara berpenduduk muslim ada yang sangat miskin dan ada pula yang kekayaannya melimpah ruah. Bagi negara muslim yang miskin, mereka terkesan tidak serius menangani masalah pajak karena tidak ada potensi pajak yang diandalkan. Sementara negara-negara muslim yang sudah kaya, mereka sudah memiliki penghasilan melimpah dari minyak, sehingga pemerintahnya menganggap tidak perlu lagi menarik pajak dari rakyatnya. Sedangkan Indonesia, tegas Mulyani, merupakan negara yang berada di tengah-tengah.

Mengenai pajak dalam Islam, aku menjumpai sebuah artikel yang bagus dari Drs. Agustianto, M.Ag, “Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Menurut Islam“:

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Benar–benar harta [pajak] itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.

Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar–benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy.
Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar–benar kosong. Para ulama benar–benar sangat hati–hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

Sultan Zahir Baibas adalah Raja muslim yang berkuasa pada masa Imam Nawawi. Tatkala negara hendak berperang melawan tentara Tartar di negara Syam, dalam Baitul Mal tidak terdapat biaya yang cukup untuk perang. Maka dikumpul para Ulama dalam Musyawarah, mereka menetapkan keharusan memungut pajak kepada rakyat untuk membantu biaya perang. Ternyata Imam Nawawi tidak hadir dalam acara itu, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Sultan itu. Maka akhirnya Imam Nawawi dipanggil. Sultan berkata kepadanya “Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain”. Akan tetapi Imam Nawawi tidak bersedia. Sultan menanyakan kepada Imam Nawawi “ kenapa tuan menolak ?”

Imam Nawawi berkata : “Saya mengetahui bahwa Sultan dahulu adalah hamba sahaya dari Amir Banduqdar, anda tak mempunyai apa–apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya Raja, saya dengar anda memiliki seribu orang hamba. Setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas dan andapun mempunyai 200 orang jariah, setiap jariah mempunyai perhiasan. Apabila anda telah nafkahkan itu semua, dan hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai gantinya, demikian pula para jariah hanya memakai pakaian tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat.”

Mendengar pendapat Imam Nawawi ini, Sultan Zahir pula sangat marah kepadanya dan berkata: “Keluarlah dari negeriku Damaskus”. Imam Nawawi menjawab, “Saya taati perintah Sultan “, lalu pergilah ia ke kampung Nawa. (maka itulah dia digelari Nawawi). Para ahli fiqh berkata kepada Sultan, “Beliau itu adalah ulama besar, ikutan kami dan sahabat kami.“ Lalu Imam Nawawi diminta kembali ke Damaskus tetapi beliau menolak dan berkata: “Saya tidak akan masuk Damaskus selagi Zahir ada di sana,” kemudian Sultan pun mati. Diantara tulisan berupa nasehat untuk Sultan Zabir ia berkata: “Tidak halal memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul mal ada uang atau perhiasan, tanda atau ladang yang dapat dijual”. Semoga ini menjadi renungan dan i’tibar bagi ummat Islam saat ini, terutama bagi pejabat – pejabat pajak, DPR atau penguasa.

2. Pemungutan Pajak yang Adil.

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan.

Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyrakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawi h. 1081-1082).

Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN [korupsi, kolusi, nepotisme]. Jangan prioritaskan pembangunan kampung halaman pejabat itu saja, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kenyataan menunjukkan, seorang pejabat hanya terfokus membangun kampung kelahirannya (nenek moyangnya), kurang peduli pada daerah yang lain. Sehingga terjadi kesenjangan pembangunan. Ini merupakan sebuah kezaliman.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Karena itu, Al-Qur’an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic. Justru itulah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat. Jangan sampai pajak tersebut menjadi lahan korupsi.

Tapi sangat di sayangkan, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan pajak untuk kepentingan pribadi, golongan dan kroni-kroninya. Itulah bedanya antara Kulafaur Rasyidin dengan raja dan pejabat yang rakus.
Ibnu Sa’ad meriwayatkan dalam At-Thabaqat dari Salman bahwa Umar berkata kepadanya, “Apakah aku ini raja atau Khalifah”.? Salman menjawab, “Kalau engkau memungut dari negeri muslim satu dirham, kemudian engkau gunakan bukan pada haknya, maka engkau raja, bukan Khalifah”.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Aufa, Umar bin khattab berkata, Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja, bila aku raja, maka ini masalah yang besar”. Seseorang berkata, “Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda, Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memungut sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (zalim) akan berbuat sekehendaknya”. Maka Umar diam. (Qardhawi, hlm. 1083.)

4. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT.

Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. DPR harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan..

Penutup

  1. Zakat dan pajak diwajibkan bagi umat Islam, tetapi kewajiban pajak harus diberikan keringanan bagi umat Islam. Sehingga tidak memberatkan karena dua kali beban.
  2. Pemerintah hendaknya juga memberikan keringanan kepada Pegawai Negeri Sipil, berupa pengurangan pajak berdasarkan pasal 22 Undang Undang PPH, karena pegawai negeri muslim tertentu juga diwajibkan untuk membayar zakat sebanyak 2,5%.(tentunya jika nisahbnya terpenuhi)
  3. Pembayaran pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, meskipun diniatkan pajak itu sebagai zakat. Sebab wajibnya zakat bersifat aqli dan abadi, mutlak dan ta’abbudi. Sedangkan pajak bersifat ‘aqli, berdasarkan maslahat dan bersifat temporer.
  4. Pemerintah dan DPR/DPRD harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman dalam masyarakat.
  5. Masyarakat muslim hendaknya membayar zakat hartanya, terutama melalui lembaga resmi yang telah didirikan saat ini yaitu BAZNAS atau LAZNAS, yang akan didistribusikan kepada mustahiq yang paling membutuhkan dan sesuai dengan hajat dan kebutuhan.
    Demikian pula halnya dengan pajak, sehingga umat Islam Indonesia menjadi warga negara yang baik yang kesediaan membayar pajak dan zakat berarti umat Islam ikut andil dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai penutup tulisan ini, saya mengakhirinya dengan semboyan, “Orang taat bayar zakat, orang bijak taat pajak”.

Apabila syarat-syarat seperti tersebut di atas terpenuhi, pajak tidaklah haram. Dengan demikian, menikah dengan orang pajak pun tidak haram.

Memang, ada sebagian di antara saudara kita (khususnya yang bermazhab salafi) yang berpandangan secara mutlak bahwa pajak itu haram. Mereka antara lain berdalil:

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud, kitab Al-Imarah: 7]

… Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]

… Hadits-hadits yang semakna juga dishahihkan oleh Dr Rabi Al-Madkhali hafidzahulllah dalam kitabnya, Al-Awashim wal Qawashim hal. 45

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” [HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218, 221, Lihat Silsilah Ash-Shahihah hal. 715-716]

Akan tetapi, konteks pemungut pajak pada zaman salafus shalih itu berbeda dengan konteks orang pajak di zaman sekarang. Pada zaman dahulu itu, pajak dimaknai sebagai pembayaran yang dipaksakan terhadap orang-orang taklukan dan hampir selalu memberatkan, sehingga tergolong zalim. Pajak seperti itu mirip dengan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kolonial terhadap penduduk yang dijajahnya. Namun, pajak di zaman sekarang yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas tidaklah seperti itu, sehingga tidaklah tepat bila diharamkan. Wallaahu a’lam.

45 thoughts on “Haramkah menikahi orang pajak?

    jipajip said:
    1 Maret 2009 pukul 21:22

    wah, baru tahu saya kalau ada sebagian golongan masyarakat yang menganggap pajak itu haram.

    Yep said:
    2 Maret 2009 pukul 09:06

    Saya heran saja…kenapa ada yang terlalu njelimet🙂 dalam memahami agamanya sendiri ya ?

    Wassalam
    Yep

    M Shodiq Mustika responded:
    2 Maret 2009 pukul 12:45

    @ jipajip
    Begitulah dinamika umat. Asalkan saling menghargai, perbedaan seperti itu bukanlah masalah besar.

    @ Yep
    Ya, sudut pandang orang berlainan. Ada yang memahami dalil secara tekstual saja, ada pula yang mempertimbangkan konteksnya. Namun insya’Allah semuanya sama-sama menghendaki kebenaran dan kebaikan.

    hmcahyo said:
    4 Maret 2009 pukul 09:42

    tapi kayaknya syarat-syarat yang disebutkan di atas.. agar tidak zalim dan peruntukannya itu yang sekarang perlu dipertanyakan… apalgi melihat kondisi di lapangan…

    btw… apakah dengan diperbolehnya (dihalalkan pajak dalam bukan koridor syariah islam seperti di indonesia saat ini) berarti memansukh… (mengahpus) hadist nabi s.a.w tertuma yang shahih tentang haramnya pajak?

      M Shodiq Mustika responded:
      4 Maret 2009 pukul 10:03

      @ hmcahyo
      Dalam hadits tidak disebut “pajak”. Hanya saja, ada istilah lain yang kemudian “diterjemahkan” sebagai “pajak”. Jadi, itu bukan masalah nasakh-mansukh (penghapusan).
      Ingat, “pajak” merupakan istilah dalam masyarakat. Pengertian suatu istilah itu bisa saja berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Nah, hukum Islam itu berlaku terhadap hakikat perbuatannya, bukan terhadap “terjemahannya”. Sebab, “terjemahan” itu takkan bisa 100% memindahkan makna aslinya ke “bahasa sasaran”.

        slamet said:
        3 Desember 2012 pukul 17:33

        wah dalam hadits tidak ada istilah mensen, anggur putih, wine,
        Anggur
        Bir
        Bourbon
        Brendi
        Brugal
        Caipirinha
        Chianti
        Jägermeister
        Mirin
        Prosecco
        Rum
        Sake
        Sampanye
        Shōchū
        Tuak
        Vodka
        Wiski
        sampanye tapi tetep haram tuh, bukan masalah nama mas, tapi masalah ndzatnya

    hmcahyo said:
    4 Maret 2009 pukul 09:48

    Pemerintah dan DPR/DPRD harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman dalam masyarakat.

    dan poin yang mas shodiq cetak tebal di atas itu🙂

      M Shodiq Mustika responded:
      4 Maret 2009 pukul 11:03

      @ hmcahyo
      Marilah kita turut memperjuangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
      Keberadaan postingan di atas itu antara lain untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat.

    roniocta said:
    5 Maret 2009 pukul 02:45

    Saya berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara jaman dahulu dan sekarang, juga yang berkaitan dengan hukum. Sudah benar (menurut saya) penjelasan mas shodiq, bahwa pajak juga berkaitan dengan kontekstual. Bisa haram, sunnah atau bahkan wajib. Berlaku untuk apapun, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Qur’an, kita dapat menentukan hukumnya masing2 asalkan tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh Qur’an.
    Buang air besar, untuk saya, wajib hukumnya alias fardhu. Karena jika kita menahannya maka yang terjadi kemudharatan bagi tubuh kita. Hukum/Fiqh pun punya kelenturan seperti itu, karena memang yang membuat tahu benar siapa dan apa manusia sejatinya.
    Jadi ada fiqh yang berurusan dengan kita/manusia -yang bersifat lentur tadi- ada juga fiqh yang berurusan langsung dengan Tuhan, hukum semacam inilah sebenarnya yang disebut ‘fiqh’/hukum sejatinya, biasanya yang berkenaan dengan ibadah. Misal sholat, puasa, dll, yang tentu tidak bersifat lentur alias “take it or leave it” alias jangan nawar.

    Salam.

      M Shodiq Mustika responded:
      5 Maret 2009 pukul 06:41

      @ roniocta
      Ya, aku sepakat. Terima kasih atas tambahan keterangannya.

        Asyifa said:
        4 Juni 2009 pukul 11:22

        Saya salah Satu Istri orang Pajak….
        Terimakasih Mas roniocta dan MAs Shodiq atas penjelasannya……

    vatonie said:
    5 Maret 2009 pukul 10:47

    Wah, artikel bagus lagi…

    Pendahuluan: Adik saya bekerja di Kantor Pajak Surabaya

    Pajak Haram??? Terbang aja mas, jangan make jalan raya…

    Maka kita mungkin kita perlu mengartikan dan kembali mengingat perbedaan antara “fiqh” dan “syariat”…beda banget tu….

    Mungkin tertarik nulis tentang perbedaan dua hal itu mas??? *usul mode: ON*

      Duan Aldi said:
      28 April 2009 pukul 14:04

      Saudaraku, Indonesia itu negara yang kaya kalau anda mau mengalinya, Tidak harus pajak yang dijadikan pendapatan Negara,yang terbaik itu hidupkan ZIS dirikan baitul maal, kami renungkan sebenarnya dengan bahari dan agraris, sudah cukup untuk menghidupi anak cucu 7 turunan, Bagaimana penguasa bumi dan laut mau memberikan berkahnya kalu kita mengotorinya, Perlu diingat segala sesuatunya di alam ini, itu sudah Allah SWT serahkan kepada penguasanya (penghulu), kalau anda ingin mngetahui perbedaan pajak dan zakat pelajarilah ilmunya, makanya tidak ada ilmu penutup, belajarlah sampi nyawamu ditenggorokan. Islam itu bukti , silahkan pelajari untuk mendapatkan bukti, terima kasih.

        saya said:
        15 Oktober 2010 pukul 16:21

        Setuju pak. Zakat yang kalau di kumpulkan di Indonesia ini mencapai Rp 2 Trilyun sebaiknya digenjot minimal sampai Rp 1.000,- trilyun (untuk tahun 2010) untuk menggantikan tugas uang pajak sebagai penutup biaya operasional negara. Dengan zakat senilai Rp 1.000 Trilyun dapat digunakan untuk membiayai rumah2 sakit negara, panti2 sosial milik pemerintah, menggaji aparat negara (tentara/polisi/sipil), merawat infrasktuktur, dan membiaya kewajiban2 negara lainnya. Sisanya, baru dibagikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bisakah zakat yang Rp 2 Trilyun didongkrak menjadi Rp 1.000 Trilyun tanpa pemaksaan? Apakah jumlah (rang dan nilai zakat) para muzakki di Indonesia bisa memenuhi kuota itu?

          jawaban untuk saya said:
          15 Oktober 2010 pukul 16:24

          Hei, jangan salah, Indonesia punya kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kalaupun selama ini hasil budi daya sumber daya alam dan sumber-sumber nonpajak tidak lebih dari 10% penerimaan negara, masih ada sumber lain yang bisa dimanfaatkan. Katakanlah pulau sumatera itu kalau di jual laku 4000 Trilyun. Nah, cukup kan bwt menghidupi negara Indonesia 4 tahun setelahnya tanpa pajak? hehehehe peace…

    Muthofar Hadi said:
    13 Maret 2009 pukul 11:46

    Pajak dan Zakat adalah berbeda. Pajak dalam Negara Muslim dan menerapkan Hukum Islam adalah wajib bagi non muslim yang mengakui kepemimpinan dan hidup di wilayah Pemimpin Muslim tersebut. Dan dalam negara muslim yang menggunakan Hukum Islam tidak ada pemungutan pajak kepada warga negara yang muslim.

    Keadaan di Indonesia dan di Negara Kaya Minyak yang telah disebutkan bukan menjadi dasar dibolehkan atau tidaknya pemungutan pajak kepada warga negara muslim.

    Negara memiliki hukum untuk menjalankan roda pemerintahan dengan dana yang diusahakannya, dan pajak adalah cara yang dipilih oleh pemerintah Indonesia sekarang. memang pajak bisa merupakan produk tradisi dari jaman kolonial dan pemerintah tidak berani mengambil hukum islam sebagai dasar menjalankan pemerintahan.

    Setelah semua pemimpin dari wakil muslim mengganti 7 kata dalam pembukaan UUD’45 karena tidak ingin kehilangan saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia Timur yang akan melepaskan diri dari NKRI maka sampai sekarang Indonesia tidak berani mengambil hukum Islam sebagai hukum Negara.

    Apapun yang nanti dihasilkan jika pajak masih ditarik dari rakyat muslim maka sekalipun mengatakan syariah tidak pernah dijalankan oleh Rasul Muhammad saw dan Khulafaurrasyidin.

    Sehingga yang sekarang perlu diperbaiki adalah sumber hukum di Indonesia harus mengambil sumber hukum islam dan meninggalkan sumber hukum pancasila dan UUD’45, hanya Al Quran dan As Sunnah Rasul Muhammad saw sebagai sumber hukum.

    Dengan begitu negara menyediakan dan memakmurkan rakyat dengan hasil zakat, infak, sodakoh rakyat muslim dan pajak dari rakyat non muslim.

      Ketua said:
      23 Juni 2016 pukul 12:12

      dahulu, internet dan blogging juga tidak dijalankan oleh Rasul Muhammad saw

    ojokayakue said:
    3 April 2009 pukul 14:07

    Yang haram itu nikah sama anaknya koruptor, nikah sama pelacur dab menjadi manusia munafik, kalau bicara pakai bahasa dewa, ga ngerti deh.

    halal & haram said:
    14 April 2009 pukul 13:51

    …. yang dikenakan pajak seharusnya orang-orang kaya.ini yang berpenghasilan pas-pasan dimintain juga. malah jadi lebih mirip pemaksaan.

    lihat di luar sana, jalanan masih ancur-ancuran, lampu lalu lintas masih banyak yang rusak, jalan-jalan masih belum diterangi lampu.

    sekarang ini orang banyak yang gak ikhlas sama uang pajaknya,
    pajak seolah-olah menjadi kebutuhan pokok, padahal sumber daya negeri ini sangat besar, kekayaan alam kita dijual ke pihak asing. laut kita luas tapi tidak diberdayakan.

    pajak digalakkan blom tentu negeri ini akan maju, padahal negara ini sudah 63 tahun merdeka.

      Ztujw said:
      15 Oktober 2010 pukul 16:30

      iya sih.. masak seorang single dengan penghasilan Rp 1.320.001,- sebulan dan belum punya tanggungan dikenakan pajak (yaitu 5% x Rp 1, karena Rp 1.320,000,- adalah batasan untuk tidak dikenakan pajak bagi si single, selama sebulan)? Masak pajak penghasilan baru dikenakan kpada orang yang penghasilannya di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak)? Gimana sih Undang-undang Pajak Penghasilan itu?

        anto said:
        23 Desember 2010 pukul 11:59

        setaw saya PTKP itu dihitung per tahun
        bukan per bulan
        utk single tidak punya tanggungan alias TK/0= 13.200.000

        jd kalo dalam satu tahun penghasilan di bawah 13.200.000 tidak dikenakan pajak…

    ilyasa said:
    22 April 2009 pukul 16:22

    Wah..kasian jg di vonis begitu ya..?! Padahal org pajak kan gajinya gede2 apalagi gaji yg di KPP pratama…he…he. Subhanallah dech…(smg amal mrk jd banyak dgn gajinya yg gede itu).

    Bgm kl di terapkan zakat pengurang pajak…?? Kl udah zakat…pajaknya dikurangi porsinya..bgm friends??

      damashsuryasund said:
      3 September 2009 pukul 13:33

      ijinkan saya untuk sdikit menyampaikan komentar saya.
      saya saat ini masih duduk di bangku kuliah.

      sampai sejauh ini memang zakat dan pajak selalu saja dipersandingkan. Sebagai muslim, pastinya zakat didasari atas niat untuk berzakat. dalam koridor Negara Kita, Pemerintah tetap mempertimbangkan zakat. Maka, zakat adalah pengurang pajak yang terutang. Negara memberikan fasilitas inipun juga pasti ada syaratnya. Syarat ny pun tidak terlalu susah. Syarat nya adalah zakat diserahkan kepada BAZIS yang telah di syahkan oleh menteri Keuangan. Jadi, jika memang sudah bayar zakat, dan ingin menjadikan nya sebagai pengurang pajak terutang, itu sah-sah saja (hukumnya boleh).
      tapi jika zakat tetap dijalankan, sementara pajak dibayarkan sebagai kewajiban warga negara, itu juga tak apa2.
      pajak tidak hanya untuk bngun jalan saja. 75% pendapatan negara kita adalah dari pajak. ya termasuk untuk memberikan subsidi, menggaji para PNS, memberiakan stimulus fiskal, dan juga memberikan pelayanan sosial dan pelayanan umum. Termasuk membangun sarana dan prasarana.

      demikian hasil saya mempelajari tentrang pajak, mungkin ada beberapa yang tak benar 100%. Mohon maaf……

    Duan Aldi said:
    28 April 2009 pukul 14:17

    Yang perlu diperhatikan, Bahwasanya Indonesia memang bukan Negara Islam,tetapi negara yang mayoritas masyarakat dan pemimpin2nya Islam. Dengan sendirinya hukum yang berlaku adalah hukum sariat Islam, Namun perlu diperhatikan bahwa dikalangan anak bangsa ini juga, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, Islam itu baru sebatas pengetahuan, belum dijadikan ilmu yang ilmi.Oleh sebab itulah belum pantas (saatnya) Negara kita memakai hukum sariat Islam (syarat dan Rukun), Berlakunya Hukum Islam di Indonesia apabila Pemimpin(Presiden) yang sebenarnya hadir, sekarang ini hukum adat sudah dilanggar, hukum negara tidak dipatuhi, Hukum Islam belum ada, maka yang berlaku saat ini adalah hukum alam (Wahai saudaraku lihatlah keaadan alam saat ini), segeralah kita bertaubat. Untuk hukum pajak tetap itu dilarang.

    “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud, kitab Al-Imarah: 7]

    … Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.

    “Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]

    Silahkan saja bagi anda2 yang ingin menentang, berarti anda menentang Rosulullah kalau menentang Rosulullah berarti anda menentang Allah SWT.
    ” Ingat :”
    * Hukum adat yg menghukum ketua adat.
    * Hukum Pemerintah yg menghukum penegak hukum (polisi)
    * Hukum alam yg menghukum alam
    * Hukum Islam yg menghukum diri sendiri, mau kemana anda kalau diri anda sendiri yang menghukum ” No Way Out” segeralah bertaubat.

    Untuk Pemerintah segera bentuk Baitul Maal, bikin sistem sebaik2nya.
    Untuk Masyarakat keluarkanlah zakat anda sesuai ketentuannya.
    Untuk non Muslim bayarlah pajak dimana besarannya sesuai nominal zakat
    Untuk Export Import sebesar 5% dari laba bersih.
    Demikianlah yg bisa kami sampaikan, Terima kasih.

      saya said:
      15 Oktober 2010 pukul 16:36

      Misalnya seluruh penduduk muslim di Indonesia ada 200.000 jiwa dan wajib zakat semua, serta zakat minimal yang harus dibayarkan (zakat fitrah dengan beras terbaik dan dinilai dengan Rupiah) Rp 20.000,- per jiwa, berarti setidak-tidaknya akan terkumpul Rp 4 Trilyun. Jika jumlah ini bisa dinaikkan 250 kali lipat, maka tertutup sudah biaya operasional negara Indonesia🙂

    dodik said:
    29 April 2009 pukul 14:27

    Terimakasih untuk penjelasannya, saya menulis ebook berhalaman 115, berisi tentang, Negeri Makkah, Rasul Muhammad saw, Negara Tanpa Pajak, Negara Tanpa Polisi, Manusia Kingdom ke 3, dan lain-lain. ini ebook saya http://docs.google.com/gview?a=v&attid=0.1&thid=120e192047b2d69d&mt=application%2Fpdf&pli=1

    novi said:
    4 Juni 2009 pukul 11:02

    asalamualiakum…
    asal pajak untuk kemakmuran dan perbaikan negara berartikan ada manfaatnya.. dan wajib pajak juga telah dihitung secara adil berdasarkan undang-undang.
    terbukti jalan-jalan sudah mulai dibuka sehingga akses kedaerah-daerah semakin mudah.. akhirnya terjadilah kemajuan.
    yang haram untuk dinikahi adalah orang pajak yang korupsi…🙂
    yang jelas, kita tidak boleh berpikiran sempit.
    wallahualam.

      bendera hitam said:
      17 Juni 2009 pukul 08:55

      asalamualiakum…
      asal pajak untuk kemakmuran dan perbaikan negara berartikan ada manfaatnya.. dan wajib pajak juga telah dihitung secara adil berdasarkan undang-undang.
      terbukti jalan-jalan sudah mulai dibuka sehingga akses kedaerah-daerah semakin mudah.. akhirnya terjadilah kemajuan.
      yang haram untuk dinikahi adalah orang pajak yang korupsi…🙂
      yang jelas, kita tidak boleh berpikiran sempit.
      wallahualam…

      Kayak Robinhood ya…semua orang memujinya walupun dia seorang maling…ha ha ha

      seperti seorang koruptor yang membagi-bagi hasil korupannya ke orang-orang miskin…

      Tetap saja, namanya yang haram tetap haram.

      Tidak ada pengecualinya, mau jaman Nabi kek, jaman sekrang kek…yang namanya Alquran dan AL Hadist tetap berlaku sepanjang jaman.

        susilo said:
        25 Juli 2009 pukul 11:55

        Setuju Om…yang penting Halalan bin toyiban dan satu lagi Om nikah itu UENUK!!!

        saya said:
        15 Oktober 2010 pukul 16:42

        iya, salah sendiri, pake nama “Pajak”. Walaupun cara pemungutan dan penggunaannya tidak seperti palak atau upeti, tetap saja labelnya “Haram”. Pajak memang ‘given’ haram karena namanya. Kecuali kalau Direktorat Jenderal Pajak berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional….mungkin tidak haram lagi karena yang dipungut bukanlan pajak, tapi zakat.

    Muthofar Hadi said:
    17 Juni 2009 pukul 09:23

    dulu Raden Sahid mencuri dari koruptor majapahid dan dibagikan kepada rakyat juga ada manfaatnya, perlu juga?

      bhu said:
      11 Maret 2010 pukul 01:11

      Raden Sahid mencuri dari orang pajak yang memajaki rakyat. JAdi Raden Sahid bukan pencuri tapi mengembalikan harta rakyat yang dikenai pajak.

    ryan hardiman said:
    7 Juli 2009 pukul 22:05

    maaf ya….
    saya pernah punya ‘banyak’ temen/kenalan.
    ntah naas atau rizki, mereka pada kerja di or dgn pajak.
    dari awal kuliah saya ketakutan bahwa kelak saya akan kehilangan mereka.
    bahkan saya sempat mimpi bahwa saat mengunjungi kantor temen di unit pajak saya melihat makhluk bertanduk dan berekor bertebaran di seluruh pelosok ruangan.
    sekarang, saya bahkan sangat sungkan bersilaturahim dengan ‘teman-teman’ saya dulu tersebut, kecuali beberapa. dimaafin ya.

      susilo said:
      25 Juli 2009 pukul 11:53

      kamu kebanyakan tidur sih jadi dalam mimpi dimasukin syetan dan diberi gambaran buruk…mimpi jangan dijadikan FACT yang gak jelas maknanya namanya aja mimpi= bunga tidur,…masak gara2 mimpi aja sampe jadi kehilangan sahabat, Masya Alloh Istighfar Coy.

    susilo said:
    25 Juli 2009 pukul 11:50

    nikah mah nikah ajalah yang penting halal dan uenuk

    dam said:
    3 September 2009 pukul 13:38

    ijinkan saya untuk sdikit menyampaikan komentar saya.
    saya saat ini masih duduk di bangku kuliah.

    sampai sejauh ini memang zakat dan pajak selalu saja dipersandingkan. Sebagai muslim, pastinya zakat didasari atas niat untuk berzakat. dalam koridor Negara Kita, Pemerintah tetap mempertimbangkan zakat. Maka, zakat adalah pengurang pajak yang terutang. Negara memberikan fasilitas inipun juga pasti ada syaratnya. Syarat ny pun tidak terlalu susah. Syarat nya adalah zakat diserahkan kepada BAZIS yang telah di syahkan oleh menteri Keuangan. Jadi, jika memang sudah bayar zakat, dan ingin menjadikan nya sebagai pengurang pajak terutang, itu sah-sah saja (hukumnya boleh).
    tapi jika zakat tetap dijalankan, sementara pajak dibayarkan sebagai kewajiban warga negara, itu juga tak apa2.
    pajak tidak hanya untuk bngun jalan saja. 75% pendapatan negara kita adalah dari pajak. ya termasuk untuk memberikan subsidi, menggaji para PNS, memberiakan stimulus fiskal, dan juga memberikan pelayanan sosial dan pelayanan umum. Termasuk membangun sarana dan prasarana.

    demikian hasil saya mempelajari tentrang pajak, mungkin ada beberapa yang tak benar 100%. Mohon maaf……

    jalal said:
    5 November 2009 pukul 22:33

    kalau pajak di haramkan lalu penghasilan Indonesia dari mana? dari pajak yg begitu besar aja Indonesia masih miskin, apalagi tanpa pajak. saya rasa, lebih banyak manfaatnya dari mudhorotnya….
    apa anda semua bisa membayangkan jika indonesia tanpa pajak? masalahnya gak bakalan mungkin kan Baitul Mal itu berjalan mulus di Indonesia…
    pajak itu dipungut sesuai kemampuan individu, kala yang miskin ya gak bayar pajak lah… justru malah dapat bantuan dari pemerintah yang uangnya berasal dari pajak…

      Hid said:
      4 Februari 2010 pukul 16:37

      Buat orang yang tidak pernah diperas sama oknum pajak mungkin enggak bakal ngerti. Usaha di Indonesia ini bikin stress dan banyak pungutannya. Apa bedanya pajak yang diharamkan Nabi dengan pajak sekarang. Jaman dulu pajak juga dipakai untuk rakyat tapi tetap saja diharamkan. Jangan menghalalkan yang haram. Dunia itu bukan hanya mementingkan materi tapi juga takwa kepada Allah SWT. Jangan mentang-mentang mendapat keuntungan dari pajak jadi bilang pajak itu halal.

      Indonesia bisa makmur tanpa pajak, karena menurut perhitungan ahli ekonomi sebenarnya kekayaan alam kita 17 kali lebih besar dari APBN kita. Kalo pemerintah memang niat mau mensejahterkan rakyat , bisa kok.

        saya said:
        15 Oktober 2010 pukul 16:47

        stuju pak. Nilai kekayaan alam kita bisa 17x APBN alias Rp 17.000 Trilyun. Kalau dijual semua, bisa menutup APBN selama 15-an tahun kedepan.

    […] dg uruan nikah2an, saya iseng2 blogwalking nyari info2 ttg nikah2an itu dan saya menemukan sebuah surat yang miris dan mengenaskan krn ditolak lamarannya gara2 dia orang pajak : sy mau bertanya mengenai hukum pajak yang sekarang dalam islam. sy adalah seseorang yang bekerja […]

    Cari ilmu said:
    10 Juni 2010 pukul 11:31

    Sesungguhnya apa yg dilakukan para sahabat dan salafus lainnya seperti halnya Zakat tanpa pajak yang haram, masih sangat bisa diterapkan oleh oleh pemerintah kita. tergantung kemauan, mau ngikut yang dilakukan umat terbaik (sahabat, tabi;in, tabi’ut tabi’in) atau pemikiran sendiri?. Zaman sahabat dulu segala urusan diserahkan kepada penguasa (ulil amri) begitupun juga kita harus patuh kepada pemerintah kita, namun dulu dimasa Khalifah abu bakar, beliau memerangi orang yg tidak mau membayar zakat, tapi pemerintah sekarang? hanya terlena dengan kebijakan pajak yang notabene produk orang kafir, yang mencekik semua lapisan masayarakat sampai orang kecil sekalipun. biarlah ulil amri yang bertanggung jawab dunia dan akhirat atas apa yang ulil amri lakukan. Yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Wallohu’alam.

    saya said:
    15 Oktober 2010 pukul 17:07

    Mari kita tingkatkan pembayaran zakat, untuk menunjukkan bahwa Zakat bisa dijadikan sebagai alternatif penutup biaya operasional negara. Mari kita tunjukkan bahwa nilai Zakat dan isi baitul maal kaum muslim di Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai negara (lebih dari 1.000 Trilyun rupiah). Mari kita tunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah wajib zakat dan mampu menopang kemandirian negara ini. Wahai umat Islam Indonesia …

    abu najm said:
    20 Juli 2011 pukul 11:08

    “Memang, ada sebagian di antara saudara kita (khususnya yang bermazhab salafi) yang berpandangan secara mutlak bahwa pajak itu haram. Mereka antara lain berdalil: ”
    Kutipan dari artikel di atas.

    Ya akhi, salafi itu bukanlah mazhab. Lebih tepatnya adalah siapa siapa saja yang mengikuti golongan salaf (terdahulu) dari ummat ini.

    Sebagai ummat islam, tentunya kita harus berpegang teguh pada Al Quran dan As Sunnah, semua muslim tentu setuju dengan hal ini. Hanya yang jd masalah kadang2 bagaimana kita berpegang pada Al Quran dan sunnah tersebut?
    Tidak bisa kita memahaminya dengan sendiri2, hancurlah ummat ini jika kita menerapkan pemahaman sendiri2.
    Maka kita harus memahami Al Quran dan As Sunnah menurut orang2 yang terbaik dari ummat ini, orang2 yang telah diridoi Alloh, dan merekapun rido kpd Alloh Ta’ala.
    Siapa mereka?
    Yakni sahabat.

    Jadi kita harus memahami Al Quran dan As Sunnah itu menurut pemahaman para sahabat, karena mereka langsung menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sholallohu’alaihi wasallam, jika ada pertanyaan di antara mereka bisa langsung ditanyakan kepada orang yg paling mulia Muhammad Sholallohu’alaihi wasallam.
    Lalu bagaimana kita mengikuti para sahabat?
    Yakni dengan cara mengikuti ulama ulama salaf yang berjalan diatas jalannya Muhammad Sholallohu’alaihi wasallam dan para sahabat.

    Inilah manhaj (metode) dalam memahami Islam.

    Sekarang kalo pemahaman para ulama salaf dan para sahabat kita singkirkan, lantas mau mengikuti siapa kita??

    Siapa dari golongan ummat ini yang telah mendapat keridoan dari Alloh selain para sahabat? siapa yang telah dijanjikan surga dari ummat ini selain mereka.

    Maka ikutilah jalan yang lurus itu…

    anonymous said:
    27 November 2011 pukul 14:08

    salah satu hal yg membuat pendapatan dari perpajakan jg terkena hukum riba.
    contohnya : pajak PBB , misalnya tahun ini seorang WP harus bayar Rp. 1.000.000 ,tetapi dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonominya pada tahun ini, Ia menunggak pajak dan baru bisa membayar tahun depan kemudian harus membayar denda sekian persen dari nilai pajaknya, nah denda ini yang tergolong kategori riba , mnurut pendapat yang menggolongkan pajak sebagai sesuatu yang tidak sesuai syar’i . CMIIW

    awalya said:
    10 Agustus 2015 pukul 14:33

    Untuk mengintegrasikan pajak dan zakat pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dimana zakat bisa menjadi pengurang pajak dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 yang berlaku mulai 23 Agustus 2010 dan berlaku surut dari 1 Januari 2009. Pada aturan tersebut, zakat atau sumbangan keagamaan yang bisa menjadi pengurang pajak adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam. Zakat tersebut harus dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Atau, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.Aturan ini menyebutkan, zakat yang dibayarkan ke badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang tidak dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, tidak bisa menjadi faktor pengurang penghasilan bruto.

    saya kutip dari web ditjen pajak, jika memang yang di kahwatirkan muslim terbebani dengan pahjak setelah membayar zakat, ternyata ada kebijakan seperti tersebut diatas,

    http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/

    Allohua’lam

Silakan sampaikan pemikiran Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s