Kasus Prita: Ternyata Jaksa Mendapat Layanan Gratis di RS Omni International

Posted on

Kuasa Hukum Prita : Dugaan Suap Semakin Jelas
Senin, 8 Juni 2009 | 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS,com – Dugaan suap pada kasus Prita Muliasari semakin kuat. Pasalnya, jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang dan Banten mendapat pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Omni International. Hal tersebut tertera pada sebuah selebaran yang terpampang di RS. Omni.

“Indikasi suap memang ada, tapi enggak bisa dibeberkan sekarang, bukti awal adanya fasilitas yang diberikan RS. Omni ke pihak kejaksaan,” kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, (8/6)

Slamet menyatakan, pengumuman pemeriksaan gratis tersebut sempat terpasang di RS Omni, tapi setelah itu dicabut kembali. Ia menambahkan, selebaran tersebut masih terlihat sampai 13 Mei 2009 , atau saat kliennya ditangkap kejaksaan Agung.

“Pada selebaran tersebut, ada cap dan tanda tangan dari pejabat dilingkungan Kejari. Pengumuman itu ditujukan untuk pegawai dan jaksanya, bagaimana para pemimpinnya,” kata dia.

Selebaran tersebut, menurut Slamet akan dia jadikan senjata dalam persidangan kliennya. Ini merupakan buti kuat adanya kasus penyuapan dalam perkara kliennya.

Jaksa Agung Muda Pengawasan, Hamzah Tadja, saat dihubungi ditempat terspisah mengatakan akan memeriksa para jaksa yang menangani kasus Prita. Ia juga meminta kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam kasus ini.

RDI

Iklan

36 thoughts on “Kasus Prita: Ternyata Jaksa Mendapat Layanan Gratis di RS Omni International

    Billy Koesoemadinata said:
    9 Juni 2009 pukul 09:03

    buseett.. gila banget nih.. mafia peradilan yang ga beres banget..

    amat said:
    9 Juni 2009 pukul 10:36

    Kalau itu memang betul, bagi PNS yang terlibat, hukumnya pecat dengan tidak hormat (shoc teraphy), dan bagi RS omni, cabut izin prakteknya dan oknumnya dikurung

    GeLZa said:
    9 Juni 2009 pukul 12:12

    semakin gila saja hukum negri ini….
    apa mereka tidak capek begini terus…?

    Adityawarman said:
    9 Juni 2009 pukul 13:40

    Ndak heran dengan aparat penegak hukum dinegeri ini yg memang hoby korupsi dan kolusi, dan harusnya yg dilayani masyarakat bukan apart yg sudah dapat gaji dan tunjangan.

    budi said:
    9 Juni 2009 pukul 14:06

    Waduh…Gmn hukum bisa adil kalau para pejabat yg nota bene di lingkungan peradilan pada ngisruh semua…
    Yang punya uang dialah yg akan mendapat “keadilan”…
    Weleh-weleh…bener tuh yng terlibat minimal harus d pecat!!

    JOENK said:
    9 Juni 2009 pukul 14:08

    brantas tuntas smua ktidakadilan dan ksewenangwenangan…………….

    tukang bakso said:
    9 Juni 2009 pukul 15:57

    no comment ah takut dituntut ntar dipenjara juga kayak mba prita, soalnya klo saya dipenjara kontrakan rumah nggak kebayar trus gerobak bakso gak ada yang dorong.

    Konsumerindo said:
    9 Juni 2009 pukul 16:53

    Hukum itu macam-2 disamping perdata dan pidana, ada juga yang disebut hukum-2 ekonomi. Salah satunya dapat dijabarkan sbb :
    Jika umur produknya ingin langgeng sebaiknya penjual berhati-hati memperlakukan konsumennya, karena hukum pasar konsumen mengatakan kepuasan konsumen yang sangat mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk itu dipengaruhi oleh perbedaan antara harapan yang dicapai dari penggunaan produk itu dengan kenyataan manfaat yang diperolehnya. Jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau minimal sama dengan yang diharapkan, maka konsumen akan memutuskan untuk membeli dan menggunakannya terus. Jika sebaliknya, maka sudah dapat ditebak apa yang akan terjadi. Sayangkan sekali bukan, apalagi untuk menembus pasar yang bersifat heterogen dimana penjual dan pembeli jumlahnya sama-2 banyak itu sukar sekali.

    some said:
    9 Juni 2009 pukul 18:23

    kita bantai2in aja aparat penegak hukum yg tidak bener,kita bikin peradilan massa aja ditiap desa & kita hapus tuh yg nama pengadilan2 negeri & kejaksaan,karena disitu adalah pusat dari semua korupsi & kebusukan manusia ada di situ

    SAM said:
    9 Juni 2009 pukul 19:09

    kalo yang di sampaikannya itu adalah fasilitas penggunaan askes…masa pemberitahuannya sangat istimewa sekali (Gratissssss………!)..biasanya khan di Rs hanya diberitahu dapat menggunakan askes saja dan belum tentu gratis ya gak….!

    sakti said:
    9 Juni 2009 pukul 19:41

    Inilah kehebatan para jaksa di negeri kita, toga dan jubahnya yang kedodoran persis tukang sulap pinggir jalan.
    Coba lepas jubahnya, banyak sekali bangkai kasus yang tersembunyi, Amplop-amplop yang bikin keki, dan berjibum aneka upeti.
    Nah, sekarang coba lepas toganya…. ada bekas operasi plastik di batok kepalanya, otaknya sudah terinveksi udang lobster…. batok kepalanya dah diganti batok Bulus (” Kura-kura”). makanya jangan heran jika sering berakal bulus dan suka pura-pura berotak udang.

    ichsan wahyudhi said:
    10 Juni 2009 pukul 02:18

    berantas segala bentuk korupsi…!!! perjuangkan kebebasan mengeluarkan pendapat…!!!

    Konsumerindo said:
    10 Juni 2009 pukul 08:33

    Barang siapa menggali, maka lubang dia akan terperosok sendiri ke dalamnya.
    Barang siap bermain-main dengan konsumen, dia akan rugi sendiri karena perbuatannya.

    Jadi, inga, inga, inga ! Consumer is the King !

    Jefry Rianderu said:
    10 Juni 2009 pukul 11:42

    Gila!
    Kalau temuannya betul seperti itu, hal ini jangan dibiarkan karena mencederai keadilan. Bagaimana mungkin kejaksaan bisa obyektif memberi dakwaan jika RS ini suatu saat melakukan pelanggaran sementara disisi lain keluarganya diberi fasilitas pengobatan gratis! Sebaiknya memang RS tersebut harus di cabut izinnya. Dan mari kita dukung DPR kita yang kali ini telah membuat keputusan yang tepat dengan merekomendasikan pencabutan izin operasi RS tersebut.

    Maman said:
    10 Juni 2009 pukul 12:27

    Terlalu banyak celah yang bisa dimanfaatkan orang2 yang tidak bertanggung jawab. Sekalipun ada celah tapi kalau orangnya baik justru dia akan menutup celah tersebut. Ini bukti bahwa jabatan2 strategis di Indonesia masih diduduki orang2 yang mudah terpengaruh dengan keadaan.

    Bagaimanapun memang tidak mungkin mendapatkan pemerintahan yang bersih..sih..sih, tukang sapu aja pasti masih ninggalin debu di lantai. Paling tidak bergantinya orang yang berkedudukan meminimalisir ketidakadilan.

    aspal07 said:
    10 Juni 2009 pukul 12:52

    akhirnya rs ommni kena batunya

    […] Diantaranya, yang hampir bersamaan dengan kasus Manohara ini, ialah “Kasus Prita: Ternyata Jaksa Mendapat Layanan Gratis di RS Omni International” dan “Di Kota Medan, banyak suami paksa istri jadi PELACUR (Salah […]

    Tatang said:
    10 Juni 2009 pukul 23:17

    Kalo emang terbukti para jaksa dapet suap,,,, busyet dah,,,, berlipat-gandalah dosa2 mereka,,,,

    e"enk said:
    11 Juni 2009 pukul 09:02

    persahabatan harus kita junjung setinggi2nya… tapi kejujuran segala2nya…dokter adalah orang pinter dlam mslh penyakit n kesetanan..eh.kesehatan…banyak kita dengar pasien vs dokter selalu kalah karena dokter dkk adlah orang2 yg pinter…. tapi kalau seorang dokter salah dlm menangani pasien harusnya bisa mengatakan ‘ YA SAYA SALAH,AKAN SAYA PERBAIKI ‘ bkan malah cr dukungan tmn seprofesi..anehnya teman2nya mlah mendukung dgn alasan PERSAHABATAN SEPROFESI… jd orang yang TIDAK OBYEKTIF TIDAK MENJUNJUNG KEJUJURAN..pada akhirnya KEBENARAN AKAN NAMPAK… sabar ya mba Prita….

    Trie said:
    11 Juni 2009 pukul 12:18

    gue bilang juga apa. hukum dinegri ini masih bisa dibeli.
    yang baru ketahuan oleh media cuman periksa gratis, pasti masih ada yang “lainnya”. tul gak?, ngaku aja dech,

    Euy ! said:
    11 Juni 2009 pukul 12:59

    Kalo yang bayar aja digituin, gimana yang gratis, ya ?

    capedeh said:
    11 Juni 2009 pukul 15:52

    tegakan keadilan di indonesia

    pengelolaan keuangan said:
    12 Juni 2009 pukul 08:16

    Kalau mau bersih jangan gunakan sapu kotor

    […] lanjuttttttttttttttttttttttttttttttt “Indikasi suap memang ada, tapi enggak bisa dibeberkan sekarang, bukti awal adanya fasilitas yang diberikan RS. Omni ke pihak kejaksaan,” kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, (8/6) sumber : kompas di post ulang M Shodiq […]

    Vien Ok!! said:
    12 Juni 2009 pukul 12:55

    Wah kmren gw nganter Nyokap papsmear pake askes jg msh kna biaya ko klo g salah 50rebu…Nah kmaren gw nganter KK gw papsmear d RSIA kna 250rebu…..Lha jd aneh yg gratiss, ada apa ini?ini ada apa?……..lumayan….drpd….lumanyun..
    Pissss Ah….^^v
    Ntar ktangkep jg dah gw…..

    […] lanjuttttttttttttttttttttttttttttttt “Indikasi suap memang ada, tapi enggak bisa dibeberkan sekarang, bukti awal adanya fasilitas yang diberikan RS. Omni ke pihak kejaksaan,” kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, (8/6) sumber : kompas di post ulang M Shodiq […]

    Buraong said:
    12 Juni 2009 pukul 21:30

    Wah…. udah dicabut ya pengumumannya…hmmm jadi engga gratis lagi deh… kalian sih pada ribut…. jadi aja di cabut…. hiks..

    hpijogja said:
    13 Juni 2009 pukul 03:59

    Dulu ada wacana yang intinnya perlu hakim import dari luar negeri, memang perlu ya, jadi betul profesional, tidak lihat siapa yang terdakwa dan siapa yang mendakwa.

    Hendarman Supanci said:
    14 Juni 2009 pukul 20:36

    Saya selaku Jagung alias Jaksa agung sungguh merasa malu dalam kasus ini karena saya telah membiarkan anak buah saya menerima fasilitas itu dan juga saya malu dan tengsin banget gitu loh karena saya telah bertindak diskriminatif dalam hal ini, dalam kasus kemas yahya yang anak buah saya terlibat dalam Ayin si alis miring itu dia masih saya bebaskan alias berlenggang pocopoco, juga anak buah saya si jaksa Ester blackberry dan jaksa dara blackberry saya bebaskan padahal mereka jelas terlibat kasus barang bukti pil gedeg, ealaaaahhh…., saya malu bangets getu loh, dianggap klemak-klemek kayak banci dan gemulai lebay kalau bicara pelan-pelan model priyayi padahal seharusnya saya sebagai Jagung mesti tegas dan keras…
    buat Bu Prita, terima kasih ya Bu atas kesabaran Ibu semoga Ibu diberi keadilan, karena saya sebagai pihak tidak bisa adil ama ibu, maapin aye ya Bu….

    johan said:
    20 Juni 2009 pukul 10:21

    hukum di indonesia mencret….. yg berduit dialah yang menang

    SYAHRUL said:
    21 Juni 2009 pukul 22:00

    Minggu,21 Juni 2009

    PRESS RELEASE
    (Kasus ala Prita terulang di Jatim)

    Kasus kecelakaan ringan yang dialami oleh Sdr.Taib warga Dusun Sampuri RT I RW III Desa Karang Puri Kecamatan Wonoayu , Kabupaten Sidoarjo,Jawa Timur yang dipelintir menjadi kasus penganiayaan berat sesuai dengan BAP Polsek Wonoayu Sidoarjo, 1 April 2009 dan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM 373/Sidoa/Ep/05/2009 yang dibuat secara amburadul oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo 29 Mei 2009.

    Forum Hak Asasi Manusia (FOHAM) Jawa Timur ,10 Juni 2009 menindaklanjuti pengaduan saya (Asdaudin) warga Dusun Sampuri RT I RW III Desa Karang Puri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada KOMNAS HAM di Jakarta dan telah masuk agenda nomor 60452 tertanggal 19 Juni 2009,atas penyimpangan proses hukum yang dialami oleh saudaranya yang bernama Taib ,alamat sama seperti tsb diatas. Atas peristiwa kecelakaan ringan pada 26 Maret 2009 sekitar jam 10.00 WIB TKP di areal pekarangan rumahnya sendiri-dimana Sdr.Taib ketika itu dalam perjalanan pulang dari sawah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No Pol W 5290 LK , sewaktu berbelok ke arah halaman pekarangannya sambil menghindari gundukan bongkahan tembok, sepeda motornya tiba-tiba menyenggol sandaran tempat tidur terbuat dari kayu yang dibawa oleh seseorang bernama Suroso alamat sama seperti tsb diatas , Sdr.Taib langsung jatuh yang mengakibatkan sendi lengan kanan atas mengalami DISLOKASI dan CVA INFARK, sebagaimana copy surat keterangan dokter RS Perkebunan Nusantara X (Persero) RS Gatoel Mojokerto (terlampir) , dan Sdr.Suroso yang semula tidak apa-apa tiba-tiba berpura-pura jatuh sambil berteriak-teriak minta tolong (karena ketika itu tidak ada orang di dekatnya menyaksikan kejadian tersebut).
    Atas peristiwa tersebut oleh oknum warga bernama Suroso , kasus tersebut dilaporkan pada Polsek Wonoayu Kabupaten Sidoarjo No Pol K/LP/37/III/2009 Polsek tertanggal 26 Maret 2009 ( copy terlampir), bukan sebagai kasus kecelakaan ringan tetapi justru Sdr.Taib dianggap telah melakukan penganiayaan berat pada dirinya dimana pada BAP dianggap melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ironisnya pada kasus ini oknum Polsek Wonoayu setelah menerima laporan Sdr.Suroso tidak melakukan penyidikan , cek lokasi / olah TKP atas peristiwa kecelakaan , bahkan melakukan pembenaran atas laporan sepihak Sdr.Suroso tersebut:

    1. Polsek Wonoayu Sidoarjo langsung menelan begitu saja laporan Sdr.Suroso , bahkan ikut serta memelintir kasus kecelakaan ringan tersebut dengan membuat berkas BAP penganiayaan berat dengan bukti luka lecet Visum Et Repertum Nomor 440/50/404.3.2.17/2009 yang ditandatangani Kepala Puskesmas Wonoayu ,dr. Nanny Katili, 26 Maret 2009 , padahal visum ini sebelumnya telah digunakan pada kasus lain ( copy terlampir) dan barang bukti sepeda motor Suzuki Shogun No Pol W 5290 LK yang kini ditahan dijadikan alat bukti penganiayaan. Selain itu pihak polsek Wonoayu tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi palsu yang terindikasi sengaja diajukan oleh Sdr.Suroso ( karena kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan , kecuali salah satu anggota keluarga Sdr.Taib mengetahui bahwa memang benar Sdr.Suroso berpura-pura jatuh ).
    2. Pada sisi lain oknum-oknum Kejaksaan Negeri Sidoarjo justru ikut-ikutan melegitimasi ( pembenaran) terhadap BAP Polsek Wonoayu tanpa pemeriksaan lebih lanjut dan langsung mengeluarkan surat penahanan Nomor Print 202/0.5.30/Ep/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh R.Wahyu Agung Putranto, SH,MH.(copy terlampir).
    Karena dari berbagai bukti yang ada terdapat kecenderungan terjadinya penyimpangan/rekayasa hukum yang dilakukan oleh oknum Polsek Wonoayu dan oknum Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap pemelintiran kasus kecelakaan ringan menjadi kasus penganiayaan berat pada Sdr.Taib yang kini telah sukses diajadikan terdakwa , bahkan termasuk para anggota keluarganya sangat merasakan adanya praktek mafia hukum(diskriminasi hukum). Selain KOMNAS HAM, kasus ini juga dilaporkan pada KOMPOLNAS,KOMISI KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN TINGGI, DAN POLDA JATIM.

    Hormat kami,

    ASDAUDIN
    contact person 081332678566

    Laskar Ababyl said:
    23 Juni 2009 pukul 12:31

    Wahai Pera perangkat pemerintah di negeri ini, ingat hidup kita tinggal menghitung tahun, bulan, minggu dan hari, manusia semuanya akan dihadapkan pada sakarotul maut, dan pada saat itu apa yang bisa kita lakukan selain mata melotot karena kecurangan kita…. ingat… ingat… api neraka menunggu….

    Euy ! said:
    24 Juni 2009 pukul 09:35

    Makin banyak pelaku KKN yang bakal kejebur ke neraka jahanam, maka makin besar peluang kita yang enggak ikut-ikutan KKN masuk sorga. Kenapa ? Karena kepadatan penduduk sorga makin berkurang, he, he, hee…..
    Siapa lagi yang mau nyusul temen-2 kejeblos ke Neraka, hayoo ? Buruan daftar di Posko KKN terdekat, mumpung lagi gratis pendaftaran lho !

    SYAHRUL said:
    12 Juli 2009 pukul 10:34

    Kasus lebih parah dari kasus PRITA terulang di jatim

    Bersama ini, saya:
    Nama :Drs.Asdaudin
    Alamat :Dusun Sampuri RT I RW III Desa Karangpuri RT I RW III Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo Jawa Timur
    Status :Adik kandung Sdr.Taib yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim PN.Sidoarjo pemeriksa pidana penganiayaan No.Reg:627/Pid.B /2009/PN.Sda

    Menambahkan data surat FOHAM ( Forum Hak Asasi Manusia) Jawa Timur pada KOMNAS HAM (No:VI.298/STFH/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang masuk agenda KOMNAS HAM No.60452 (copy terlampir) tanggal 19 Juni 2009, Surat FOHAM pada KOMISI KEJAKSAAN No.VI.299/STFH/2009 tertanggal 15 Juni 2009, surat ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 pada KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO pemeriksa perkara No.627/Pid.B/2009/PN Sda tanggal 18 Juni 2009 yang diketuai Sri Wahyuni,SH, surat saya kepada Ketua PN dan Kajari Sidoarjo tanggal 20 Juni 2009 dengan tembusan pada Sdr.Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua MA dan Komisi Kejaksaan tertanggal 24 Juni 2009.
    Dengan ini kami sampaikan pula bahwa data TKP yang disertakan pada BAP kasus kecelakaan ringan yang dialami Sdr.Suroso alamat seperti tersebut diatas akibat kayu sandaran tempat tidur yang diambil dari rumah mertuanya tersenggol Taib ketika mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun NoPol W-5290-LK pada 26 Maret 2009 sekitar jam 10.00 WIB (copy terlampir) adalah TIDAK BENAR karena tidak terdapat denah TKP yang ditandatangani oleh tersangka. Para anggota Polsek Wonoayu telah SALAH mendatangi TKP sebab tidak pernah ada konfirmasi dari pihak keluarga manapun, dan TKP sebenarnya BUKAN DI JALAN RAYA DESA KARANGPURI RT I RW III KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO, sebagaimana yang dijadikan BAP, di berkas TKP yang ditandatangani Sdr.Roni Endratmoko ,Aipda NRP 71040055 ( copy terlampir). Karena sesungguhnya TIDAK PERNAH dilakukan OLAH TKP. Dan TKP YANG SEBENARNYA adalah DI PEKARANGAN (HALAMAN) RUMAH Sdr.Taib DESA KARANGPURI RT I RW III KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO (DATA TKP PALSU/HASIL REKAYASA). Oleh sebab TKP tidak pernah diolah dengan benar (TKP REKAYASA) maka mengakibatkan alat bukti yang lain menjadi RANCU atau BIAS. Misalnya; para saksi yang diajukan pelapor antara lain : Sdr.Nuradi, Wakid, Suwadi, dan Agus Purwanto ketika pada persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal: 11, 18, 22, Juni 2009 di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diketuai oleh Ibu Sri Wahyuni ,SH adalah diduga SAKSI PALSU, sebab antara posisi keberadaan saksi waktu kejadian dengan TKP yang sebenarnya tidak diketahuinya dengan pasti. Sehingga keterangan yang disampaikan di depan Majelis Hakim diduga TIDAK BERDASARKAN ”PENYAKSIANNYA” tetapi SANGAT KENTAL nuansa PESANAN pihak-pihak yang BERKEPENTINGAN terhadap kasus tersebut, sehingga keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain BERLAINAN BAHKAN SALING BERTABRAKAN. Karena hal itu cukup mempengaruhi proses hukum kasus Sdr.Taib dan berakibat SANGAT FATAL hingga Sdr.Taib harus menjalani penahanan di LP Sidoarjo hingga saat ini. Dengan didasari : dugaan KESAKSIAN PALSU, VISUM YANG TIDAK RELEVAN DAN DATA OLAH TKP REKAYASA (sebab tidak pernah dilakukan olah TKP) sedangkan dalam BAP OLAH TKP FIKTIF direkayasa tanggal 26 MARET 2009 JAM 11.30 WIB ,BAP TKP REKAYASA SUDAH JADI ketika PELAPOR mulai melapor Ke Kantor Polsek Wonoayu (copy terlampir). Oleh karena hal itu REKAYASA ,dengan skenario LOKASI YANG SALAH, dan tanpa disaksikan oleh pihak keluarga Sdr.Taib.,sehingga berbuntut penggunaan pasal yang TIDAK TEPAT dan DAKWAAN KABUR . Sebab sebagaimana yang sudah terbukti di persidangan tanggal 6 Juli 2009 , BAP di TKP yang benar dan syah secara hukum seharusnya ada denah TKP yang DITANDATANGANI oleh tersangka.
    Mengenai pasal 351 ayat 1 KUHP, yang telah tercantum di dalam surat-surat kami terdahulu kami menyatakan bahwa BAP dari Polsek Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah mengenakan pasal 351 ayat 1 KUHP, terhadap perkara sdr Taib No.Pol.:K/LP/37/III/2009/Polsek tanggal 26 Maret 2009 ,maka dengan ini saya mencabut sekaligus meluruskan bahwa, ayat 1 pada pasal 351 KUHP tersebut , secara eksplisit memang tidak pernah dicantumkan dalam BAP penyidik Polsek Wonoayu Kab.Sidoarjo dalam perkara Sdr.Taib ini,(Penyidik hanya mencantumkan Pasal 351 KUHP dalam BAP Penyidik) tetapi pihak penyidik Polsek Wonoayu Kab.Sidoarjo TIDAK MENOLAK pernyataan pihak Kejari Sidoarjo yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka sdr Taib ini adalah Berkas Perkara dari penyidik No.BP/15/04/2009/Reskrim tanggal:24 April 2009 yang menyatakan tersangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP (copy terlampir) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Penahanan, yang telah diterima oleh pihak penyidik Polsek Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sesaat sebelum menyerahkan tersangka kepada pihak Kejari Sidoarjo. Namun Kemudian DITAMBAHKAN SENDIRI pasal 360 ayat 2 KUHP di dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ADI SUJANTO,S.H, NIP 230017438 di PN Sidoarjo ketika Sdr.Taib SUDAH MENDEKAM di LP Sidoarjo dengan status tahanan Kejari Sidoarjo ,sebagaimana dakwaan terhadap Sdr.Taib.Dan hal ini semakin MEMPERJELAS UPAYA REKAYASA dari pihak – pihak yang berkepentingan untuk menjebloskan Sdr.Taib ke penjara walaupun dengan alat bukti yang SANGAT LEMAH.
    Walaupun kami sudah mencabut dan meluruskan pernyataan kami mengenai tercantumnya ayat 1 pada pasal 351 KUHP pada BAP penyidik tersebut dalam surat-surat kami dahulu, namun terhadap alat-alat bukti lain yang telah dibuat oleh Polsek Wonoayu dalam perkara Sdr.Taib ini kami tetap pada pernyataan kami semula.
    Oleh karena itu mohon kepada Sdr.Tersebut diatas untuk meluruskan tindakan Polsek Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kejari Sidoarjo, dan PN Sidoarjo agar BAP hasil REKAYASA yang telah dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo Diproses sesuai kaidah hukum yang berlaku dengan mengedepankan fakta hukum yang ada. Agar dapat menghasilkan kepastian hukum yang tetap serta tidak mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia .
    Terimakasih.

    Hormat Kami,

    Drs.A S D A U D I N
    081332678566

    KASUS INI SUDAH DIADUKAN KE :
    1. Presiden Republik Indonesia
    2. Komisi Kejaksaan RI
    3. KOMPOLNAS
    4. Komnas HAM
    5. Komisi Yudisial
    6. Mahkamah Agung RI
    7. Jaksa Agung RI
    8. Kapolri
    9. Kapolda Jatim
    10. Kajati Jatim
    11. Ketua Pengadilan Tinggi Jatim
    12. Kanwil Depkum HAM Jatim
    13. Kapolres Sidoarjo
    14. Ketua Pengadilan Negeri sidoarjo cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara No.627/Pid.B/2009/PN Sda
    15. Kajari Sidoarjo

    septian said:
    6 Desember 2009 pukul 19:59

    maap maap kat ya walau pu saya masih sekolah
    saya cuma berkata,,

    yang benar disalahkan yangsalah di benarkan……
    kenapa mau menerima suap… anda anda kan orang yang sangat bependidikan kenapa mau menerima suap dari orang yang salah

    boy said:
    10 Desember 2009 pukul 15:56

    aduhhh kacau negeriku….
    yang buat bapak2 yang memegang peran negeri ini.. jangan bikin malu dong…
    katanya orang berpendidikan..???
    tapi kok…???

Silakan sampaikan pemikiran Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s