Pro Kontra Hukum ‘Syariah Islam’ di Aceh.

Posted on

Dikutib dari rnw.nl

Tanggal 14 September mendatang di Aceh akan diberlakukan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Qanun ini akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Tarmizi Age dari Perkumpulan Masyarakat Aceh se-Dunia atau World Acehnese Association (WAA), aturan ini gegabah diberlakukan.

Proyek Jakarta
Selain itu pria Aceh yang tinggal di Denmark ini menilai, pemberlakuan Jinayat ini merupakan proyek dari Jakarta. UU ini digolkan karena para politisi kawasan Sumatera paling utara itu memperoleh dana dari Jakarta.

“Pemerintah Aceh ataupun DPR pasti punya kejelasan tertentu tentang berapa banyak uang setiap qanun yang mereka sahkan.”

Aceh hari ini berbeda dengan Aceh zaman dahulu, tambah Tarmizi. Setelah mengalami berbagai tahap sejarah, sekarang Aceh berhasil mengadakan perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005, di Helsinki.

Perjanjian itu, tambah mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, tidak menyebut secara harfiah pemberlakuan syariat Islam. Di dalam perjanjian itu yang disebut justru, tambah Tarmizi, adalah pembuatan hukum sesuai dengan konvenan internasional.

“Jadi di Aceh apa saja boleh dilaksanakan. Namun perlu ditekankan bahwa tidak melanggar hak asasi manusia.”

Hukuman cambuk
Kalau syariat Islam ini diberlakukan maka ada kemungkinan orang yang melanggar hukum bisa mendapat hukuman cambuk. Dan ini sudah sering terjadi di Aceh, di mana orang dicambuk di depan umum. Menurut Tarmizi ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Saya pikir memukul orang di depan orang ramai, baik itu dilakukan di depan masjid, tergantung pada kejahatannya, ini adalah suatu kejahatan yang sulit diterima oleh siapa saja.”

Yang penting, menurut tokoh WAA ini, adalah pelaksaan Memory of Understanding (MoU) yang tercapai di Helsinki tadi. Ia menilai para politisi Aceh baik eksekutif maupun legislatif selama ini tidak menjalankan perjanjian Helsinki. Tarmizi menilai mereka ada semacam rasa takut.

Makanya ia berharap agar para anggota legislatif yang baru bersikap lain.

Poin 116 MoU Helsinki, tambah Tarmizi, menyebutkan bahwa qanun di Aceh akan disusun kembali dengan menghormati tradisi sejarah serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini di Aceh.

Nuansa politik
Tarmizi mengaku bahwa Islam sudah melekat dengan orang Aceh. “Sudah sangat sebati dengan masyarakat,” katanya. Tapi ia melihat pelaksanaan syariat sekarang ini penuh nuansa politik yang merupakan pembohongan publik belaka.

Jalan terbaik, menurut Tarmizi, adalah terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang syariat Islam. Ia sependapat dengan Muhammad Nazar, wakil gubernur Aceh, yang mengatakan bahwa Islam di Aceh akan diterapkan melalui ekonomi.

“Karena saya pikir jika orang lapar datang mencuri, kemudian dipotong tangan, apakah itu Islam? Tapi bagaimana dengan orang-orang gede, juragan-juragan, orang kaya, pemerintah yang korupsi. Tapi mereka tidak diapa-apakan. Itu bukan syariat Islam namanya.”

Iklan

4 thoughts on “Pro Kontra Hukum ‘Syariah Islam’ di Aceh.

    lawan.us said:
    11 September 2009 pukul 03:34

    kapan seh berakirnya pro kontra tersbut knapa pikiran negatif itu slau ada?

    sangkil said:
    13 September 2009 pukul 07:05

    yang sidang masalah syari’ah apa benar2 bersyari’ah ?

    AM Putra said:
    14 September 2009 pukul 21:33

    Emang di Aceh pejabat2 masih juga ada yg korupsi?

    yahya ridho said:
    16 September 2009 pukul 10:31

    semoga aceh benar2 menjadi “darrussalam”

Silakan sampaikan pemikiran Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s